Author Archives: humasrutanbandung

Menkumham Pimpin Delegasi RI dalam Konferensi Diplomatik di WIPO Jenewa

Category : Humas Rutan Bandung

Menkumham Pimpin Delegasi RI dalam Konferensi Diplomatik di WIPO Jenewa

Jenewa – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly memimpin delegasi RI menghadiri Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (GRATK) yang diselenggarakan di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada 13 s.d. 24 Mei 2024. Konferensi diplomatik GRATK yang dihadiri oleh lebih dari 1600 orang delegasi yang berasal dari 193 negara anggota WIPO merupakan forum yang sangat penting dan bersejarah yang
dinantikan oleh negara-negara anggota WIPO. Selama lebih dari 20 tahun, forum ini membahas isu pelindungan sumber daya genetik, 

pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folkore (IGC-GRTKF). Pertemuan pertama IGC-GRTKF diselenggarakan pada tahun 2001.

Dalam forum, Yasonna menyampaikan dua sambutan (statement); pertama, dalam kapasitas Indonesia sebagai Koordinator Like-Minded Group of Countries (LMCs), dan kedua, dalam kapasitas Indonesia sebagai negara anggota WIPO. “LMC telah lama menantikan penyelenggaraan Konferensi Diplomatik GRATK. Setelah lebih dari 2 dekade pembahasan, kerja keras dan kompromi, akhirnya Konferensi Diplomatik GRATK dapat terselenggara. LMCs siap untuk terlibat secara konstruktif untuk dapat menyetujui atau menghasilkan sebuah traktat/perjanjian,” ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan, sebagai pihak yang menginginkan adanya traktat internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, LMCs melihat Konferensi Diplomatik GRATK ini sebagai peluang untuk mengatasi ketidakseimbangan sistem kekayaan intelektual secara umum dan sistem paten secara khusus. LMCs menunggu waktu untuk bisa disepakatinya sebuah traktat internasional yang akan mengatur standar minimum yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sistem paten dan
mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa LMCs juga mengakui pentingnya perhormatan atas hak-hak masyarakat adat (indigenous people) dan komunitas lokal sebagaimana diatur dalam rancangan perjanjian. 

Selanjutnya, LMCs menegaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui pembentukan persyaratan yang bersifat wajib terkait pengungkapan asal
sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (mandatory disclosure requirement) yang disertai dengan sanksi dan ganti rugi yang sesuai. 

Dalam kesempatan ini, Yasonna turut menyampaikan national statement, bahwa sejak lama Indonesia telah mengakui pentingnya pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.“Bagi Indonesia, adanya sebuah instrumen hukum internasional untuk melindungi sumber daya genetik dan  pengetahuan tradisional sangatlah penting karena beberapa pertimbangan,” terangnya.
Pertama, sebuah traktat/perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional akan menjadi tapak jejak yang sangat penting dari usaha bersama negara-negara anggota WIPO untuk memastikan terlindunginya hak-hak pemangku kepentingan, terutama masyarakat asli, komunitas lokal dan negara-negara yang kaya dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Kedua, sebuah traktat/perjanjian tidak hanya akan meningkatkan transparansi/ keterbukaan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pemberian paten, tetapi juga akan mengatur standar minimum dalam penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait. Ketiga, WIPO dan sistem kekayaan intelektual dapat memberikan peran besar dan penting dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut termasuk bidang-bidang yang terkait dengan
kekayaan intelektual yang selama ini belum ditangani oleh organisasi internasional lainnya. Yasonna turut menegaskan bahwa persyaratan yang bersifat wajib untuk mengungkapkan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradional terkait (mandatory disclosure requirement) harus menjadi capaian penting dalam traktat yang akan dihasilkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Saat ini, Indonesia telah membuat kebijakan penting untuk melaksanakan disclosure requirements dalam sistem paten untuk memastikan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional didokumentasikan dan dihargai dengan baik. Melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38
Tahun 2018 tentang Permohonan Paten,
Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pelindungan paten untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional melalui disclosurerequirement.

Sebelum dimulainya Konferensi Diplomatik GRATK ini, Yasonna telah melakukan rapat koordinasi persiapan posisi Indonesia dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB, yang diikuti oleh segenap delegasi, termasuk Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM
Bidang Kerja Sama Luar Negeri. Sebagai informasi, turut hadir sebagai delegasi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB dan WTO Achsanul Habib; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz; dan Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual Min Usihen.


Inspektur WIlayah 2 beri penguatan kepada Rutan I Bandung untuk raih WBBM 2024

Category : Humas Rutan Bandung

Inspektur WIlayah 2 beri penguatan kepada Rutan I Bandung untuk raih WBBM 2024

Penguatan yang diberikan langsung oleh Inspektur Wilayah 2, Bapak Lilik Sujandi, serta PK Ahli Utama Jawa Barat, Bapak Dewa, Kepala Rutan, Bapak Suparman, menyoroti pentingnya penguatan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam pernyataannya, beliau menekankan perlunya berbeda dari unit pelaksana teknis (UPT) lainnya, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Menurutnya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan oleh Rutan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan integritas yang tinggi.

Bapak Suparman juga menekankan bahwa penguatan ini tidak hanya tentang mematuhi aturan dan prosedur, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam era yang semakin terbuka dan terhubung secara digital, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Rutan harus siap untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Rutan dapat menjadi contoh yang baik bagi UPT lainnya dalam mewujudkan visi birokrasi bersih dan melayani.

Acara ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi Rutan dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat integritas dan transparansi di dalamnya. Selain itu, pernyataan dari para pejabat penting ini juga menjadi dorongan bagi seluruh Petugas Rutan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan Rutan dapat menjadi lembaga yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat luas.


KEMERIAHAN HARI BHAKTI PEMASYARAKATAN

Category : Humas Rutan Bandung

KEMERIAHAN HARI BHAKTI PEMASYARAKATAN

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964 yang merupakan salah satu momen penting yang tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai transformasi besar pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan.

Untuk mengenang perjalanan panjang Pemasyarakatan dan menumbuhkan kesadaran kepada jajaran Pemasyarakatan untuk mencintai institusinya, maka setiap tanggal 27 April ditetapkan Sebagai Hari Bakti Pemasyarakatan. Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60 tahun 2024 menjadi momentum penting seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk makin mengukuhkan Komitmennya dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan.
Dalam kemeriahan Hari Bhakti Pemasyarakatan banyak sekali kegiatan yang kita ada kan, disini aruba akan beri tahu sobat semua apa apa saja kegiatannyaa

1. Safari Ramadhan 1445 H

Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jabar melaksanakan giat Safari Ramadhan sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan selama Bulan Suci Ramadhan

Lomba MTQ dan Dakwah,acara ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menunjukkan bakat mereka dalam membaca Al-Quran serta menyampaikan dakwah kepada sesama narapidana.

Pembagian Takjil Kegiatan sosial Ramadhan dengan membagikan paket takjil kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang positif dan sangat baik sekali, sehingga kepedulian dari insan pengayoman ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat

2. Warga Binaan Got’s Talent

Lomba kesenian untuk menggali kemampuan dan bakat narapidana selama mengikuti program pembinaan di dalam Rutan, dalam Hal ini Rutan I Bandung mengirimkan Band KW-29 Sebagai perwakilan.

3. Apel Siaga Halinar

Apel Siaga “3+1” Berantas Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba) bersama UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar yang bertempat di Rumah Tahanan Kelas I Bandung.

4. Pemasyarakatan Sehat

Penyuluhan Kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada Naraidana/Tahanandari Dinas Kesehatana Kota Bandung UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie

Salah satu rangkaian kegiatan HBP ke-60 ini menjadi bentuk kepedulian Kemenkumham Jabar kepada sesama. Melalui donor darah yang dilaksanakan jajaran Kemenkumham Jabar ini diharapkan dapat membantu kebutuhan terhadap ketersediaan darah pada PMI

Kerja Bhakti untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Kantor menjadi salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60. Karena keindahan kantor merupakan tanggung jawab semua jajaran Rutan Kelas I Bandung.

5. Pekan Olahraga Pemasyarakatan

Pertandingan berbagai cabang Olahraga antar Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi ajang silaturahmi dan hiburan bagi seluruh pegawai dan Warga Binaan. .
Pertandingan ini dilaksanakan di area Sarana Olahraga yang berada di dalam Rutan Kelas I Bandung.

6. Upacara Tabur Bunga

bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui momen tabur bunga ini, Kemenkumham Jabar ingin menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus terus dihidupkan dan menjadi inspirasi dalam setiap langkah kerja pemasyarakatan.

7. Upacara dan Syukuran HBP ke-60

Upacara bersama yang dipusatkan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung Jawa Barat. Pada upacara tersebut Kakanwil Jabar Masjuno yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara bersama seluruh pimpinan tinggi Pratama, Ka UPT se-Jawa Barat pegawai kanwil Jabar dan perwakilan pegawai UPT se-Bandung Raya mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 60 tahun secara Hybrid. .
Menkumham Yasonna H. Laoly dalam amanatnya yang dibacakan inspektur upacara Kakanwil Kemenkumham Jabar Masjuno mengatakan, tetaplah jadi Insan Pemasyarakatan yang senantiasa berkinerja tinggi menjaga integritas dan berbudaya anti korupsi dalam menyumbang berbagai prestasi serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji, kata Yasonna H. Laoly.


Kemeriahan Safari Ramadhan di Rutan Kelas I Bandung

Category : Humas Rutan Bandung

Kemeriahan Safari Ramadhan di Rutan Kelas I Bandung

Kegiatan Safari Ramadhan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat di Rutan Kelas I Bandung semakin meriah dengan kehadiran para Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Bandung Raya turut serta dalam merasakan atmosfer kebersamaan dan keagamaan yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

Dalam agenda peninjauan, area dapur rutin diperiksa untuk memastikan kelancaran persiapan makanan berbuka bagi para narapidana yang menjalankan ibadah puasa. Pembinaan kegiatan kerja (Bimker) juga dilakukan dengan penuh semangat, memberikan peluang bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan mereka selama masa hukuman.

Momen yang paling dinanti adalah penampilan marawis dari Santri Ponpes Daarut Taubah Rutan Bandung, yang berhasil menyemarakkan suasana dengan nyanyian religius dan harmoni alat musik tradisional. Para narapidana pun terlihat termotivasi untuk lebih mendalami nilai-nilai keagamaan melalui seni tradisional tersebut.

Tak hanya itu, kegiatan Safari Ramadhan juga mencakup pemberian santunan kepada anak yatim yang berkesempatan hadir di Rutan. Meskipun terpisah oleh tembok penjara, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama tetap terjalin dengan kuat di antara para narapidana dan petugas.

kegiatan Safari Ramadhan di Rutan Kelas I Bandung menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terwujud di tengah-tengah berbagai lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Semoga kemeriahan Ramadhan ini memberikan inspirasi dan keberkahan bagi semua yang terlibat.



Rutan Kelas I Bandung Ikuti Bimbingan Teknis Pembinaan Narapidana

Category : Humas Rutan Bandung

Rutan Kelas I Bandung Ikuti Bimbingan Teknis Pembinaan Narapidana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menjadi tuan rumah Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pembinaan Narapidana Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Tahun 2024. Rutan Kelas I Bandung turut serta dalam kegiatan tersebut yang berlangsung dari Rabu hingga Jumat, 21-23 Februari 2024, di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Kepala Rutan Kelas I Bandung, Suparman, mengungkapkan, “Kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem penilaian pembinaan narapidana, yang merupakan bagian integral dalam upaya pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.” Kegiatan ini diikuti oleh 2 orang staf Badan Pembinaan Hukum dan Tata Usaha (BHPT) dari Rutan Kelas I Bandung.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Bapak R. Andika Dwi Prasetya, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Bandung Raya, serta peserta yang merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Barat, mencapai jumlah 60 orang.

Pembahasan dalam kegiatan ini meliputi panduan pengisian Standar Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan penekanan terhadap peningkatan partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kegiatan pembinaan. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan asesor dan wali pemasyarakatan dapat aktif melakukan asesmen menggunakan SPPN, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan,” ungkap Suparman.

Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, konselor atau psikolog, serta tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Harapannya, melalui pelaksanaan yang efektif, akan terjadi peningkatan kualitas pembinaan narapidana di Rutan Kelas I Bandung dan lembaga pemasyarakatan lainnya di Jawa Barat.


Rutan Kelas I Bandung Gelar Pelatihan Kesenian Angklung untuk Warga Binaan Pemasyarakatan

Category : Humas Rutan Bandung

Rutan Kelas I Bandung Gelar Pelatihan Kesenian Angklung untuk Warga Binaan Pemasyarakatan

Rutan Kelas I Bandung menjadi tempat pelaksanaan Pelatihan Kesenian Angklung bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kegiatan ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya pembinaan kepribadian dan melestarikan budaya kesenian di tengah-tengah lingkungan pemasyarakatan.

“Dengan menggelar pelatihan ini, kami berharap dapat memberikan kesempatan kepada WBP untuk mengekspresikan diri melalui seni musik tradisional Indonesia, yaitu angklung,” ujar Kepala Rutan Kelas I Bandung, Suparman.

Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menegaskan pentingnya pembinaan kepribadian melalui bidang kesenian. “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan pembinaan yang holistik kepada WBP, dan kesenian angklung dipilih sebagai salah satu wadah ekspresi yang dapat memperkaya kehidupan mereka di dalam rutan,” tambah Suparman.

Dengan pelatihan ini, kami berharap dapat membentuk kepribadian yang lebih luhur bagi WBP serta ikut melestarikan kesenian angklung sebagai bagian dari budaya bangsa,” tutup Suparman.


Rutan Kelas I Bandung Sosialisasikan Hak-hak Hukum kepada Tahanan

Category : Humas Rutan Bandung

Rutan Kelas I Bandung Sosialisasikan Hak-hak Hukum kepada Tahanan

Rutan Kelas I Bandung menjadi saksi dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum di Aula Kunjungan Rutan Kelas I Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum kepada para tahanan.

Dalam upaya pemenuhan hak tahanan akan akses bantuan hukum, kami menyelenggarakan kegiatan penyuluhan ini sebagai bagian dari Admisi Orientasi bagi Tahanan dalam Masa Pengenalan Lingkungan,” ungkap Kepala Rutan Kelas I Bandung, Suparman.

Penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum ini dilaksanakan dengan dukungan dari tiga petugas PBH dari Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Mereka menjadi mitra Rutan Kelas I Bandung dalam upaya pemenuhan hak bantuan hukum.

Dalam kegiatan ini, kami menginformasikan hak-hak yang dimiliki oleh para terdakwa, seperti akses untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tahapan-tahapan yang akan dihadapi di persidangan nanti,” tambah Suparman. Kegiatan berlangsung dengan tertib sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku di Rutan Kelas I Bandung. Hal ini menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para tahanan. “Diharapkan dengan kegiatan ini, para tahanan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di persidangan serta memastikan mereka mendapatkan bantuan hukum yang layak,” tutup Suparman.


Raih Penghargaan Dari BSK Hukum dan HAM R.I, Kemenkumham Jabar Buktikan 2024 Sebagai Tahun Prestasi

Category : Humas Rutan Bandung

Raih Penghargaan Dari BSK Hukum dan HAM R.I, Kemenkumham Jabar Buktikan 2024 Sebagai Tahun Prestasi

Jakarta – Mengusung Tahun 2024 sebagai Tahun Prestasi, Kanwil Kemenkumham Jabar membuktikan diri hari ini (Kamis, 22/02/2024) meraih Terbaik ke III untuk Kategori Provinsi Besar (27-39 Kabupaten/Kota) pada Penetapan Kantor Wilayah terbaik Pelaksanaan Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah Tahun 2023 yang diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM R.I oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penetapan ini tertuang dan ditandatangani langsung pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-08.OT.03.01 Tahun 2024 oleh Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna H. Laoly.

Penghargaan ini diserahkan Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I Reynhard SP Silitonga kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya yang disaksikan langsung di hadapan Kepala BSK Hukum dan HAM R.I Y. Ambeg Paramarta. Kegiatan ini dihadiri Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan HAM, Staf Ahli, Staf Khusus dan Penasehat Kehormatan Menteri, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini merupakan lanjutan dalam rangka rangkaian Peringatan Hari Bhakti BSK Kumham yang Pertama, setelah sehari sebelumnya dilaksanakan Dialog Publik “Policy Talks” bersama para ahli yang juga melibatkan seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dan masyarakat.

Kepala BSK Hukum dan HAM R.I Y. Ambeg Paramarta dalam laporannya menyebutkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kemenkumham yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2023, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) memiliki fungsi diantaranya pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM, serta koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM. Hal penting yang dilakukan oleh BSK Kumham adalah menyediakan analisis kebijakan sebagai dasar bagi Unit Kerja Eselon I/Pemangku Kepentingan dalam pengambilan kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) kali ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Kumham, termasuk penguatan di Kantor Wilayah. Kegiatan ini meliputi 2(dua) agenda yaitu : 1. Penyampaian Materi tentang siklus kebijakan dan membahas peran dari Kantor Wilayah oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN Tri Widodo Wahyu Utomo, 2. Sosialisasi 6 (enam) pedoman teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan BSK Kumham yang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah yang disampaikan ra Pimpinan Tinggi Pratama BSK Kumham.

Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I Reynhard SP Silitonga dalam sambutannya menyampaikan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSK Kumham ini mengusung tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Berdampak”. Reynhard menyerukan BSK Kumham perlu bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan SDM khususnya para Analis Kebijakan serta fungsional lainnya, yang memiliki kemampuan analitis yang baik serta menambah jumlah SDM agar memadai untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurutnya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dibutuhkan data yang akurat. Ketersediaan data yang melimpah di era informasi sekarang harus diolah secara maksimal untuk menjadi landasan yang tepat bagi kita, dalam merumuskan kebijakan yang akurat dan bermanfaat. Sudah saatnya, kita memutuskan sesuatu berdasarkan data dan bukti-bukti di lapangan. Dengan melihat data lapangan yang faktual, kita dapat menentukan langkah terbaik untuk mencapai dampak optimal yang diinginkan. Untuk itu, diperlukan integritas dan kejujuran dalam proses pengambilan data.

Dalam lima tahun terakhir pula, kita menyaksikan peran data dan pengetahuan yang begitu krusial dalam membantu para pengambil kebijakan menavigasi ketidakpastian di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi global. Data dan pengetahuan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran. Ditambahkan lebih lanjut BSK harus mampu memberikan dukungan penuh kepada seluruh entitas di bidang Hukum dan HAM untuk menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas dan semakin berdampak bagi masyarakat.

Rakor kali ini sebagai salah satu upaya penting bagi BSK Hukum dan HAM dalam melakukan penguatan baik dari sisi substansi teknis maupun teknis operasional kepada para pengampu/pelaksana kebijakan (policy implementer) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum dan HAM di wilayah.


Sinergi Rutan Kelas I Bandung dan KPU Kota Bandung: Memastikan Pemilu Berjalan Lancar

Category : Humas Rutan Bandung

Sinergi Rutan Kelas I Bandung dan KPU Kota Bandung: Memastikan Pemilu Berjalan Lancar

Peninjauan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rutan Kelas I Bandung menjadi momen penting dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu di dalam fasilitas pemasyarakatan tersebut. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat dengan hujan yang turun deras, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung bersama timnya tetap melaksanakan tugasnya untuk meninjau lokasi. Kepala Rutan Kelas I Bandung, Suparman, menegaskan bahwa kerjasama penuh diberikan untuk memastikan proses pemungutan suara di dalam rutan berjalan lancar.

Dalam pernyataannya, Suparman menekankan pentingnya persiapan fasilitas untuk mendukung proses demokrasi di dalam rutan. Meskipun hujan mengguyur, semangat untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik tetap tinggi.

Kedatangan Ketua KPU Kota Bandung disambut baik oleh petugas rutan, yang siap memberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran dan upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk mendukung integritas dan transparansi proses pemilu di Rutan Kelas I Bandung.Suparman juga menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses pemilu di rutan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Kesiapan dan kerjasama antara Rutan Kelas I Bandung dan KPU Kota Bandung menjadi kunci utama dalam memastikan hak demokrasi setiap warga binaan terlaksana dengan adil dan transparan. Di tengah tantangan cuaca yang tidak menentu, semangat untuk memberikan layanan terbaik tidak kendur, menggarisbawahi komitmen bersama untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

Seiring peninjauan lokasi TPS yang terus berlanjut, diharapkan semua persiapan dan koordinasi antara Rutan Kelas I Bandung dan KPU Kota Bandung dapat berjalan dengan baik. Kebersamaan dalam menjalankan tugas yang diemban menjadi penjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilu di dalam rutan, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan inklusif.


Arsip Berita