Dalam rangka penguatan peran dan kualitas kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diselenggarakan kegiatan Workshop Penguatan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kemenkumham yang BerAKHLAK” yang diinisiasi Inspektorat Jenderal Kemenkumham R.I.
Dalam acara yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM serta perwakilan dari Kemenkopolhukam, KPK, LPSK, Ombudsman R.I dan UPP setiap Kantor Wilayah di 33 Provinsi secara Hybrid, Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Razilu menyematkan lencana UPP secara resmi kepada Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya, Kakanwil Kemenkumham DKI Ibnu Chuldun, dan Kakanwil Kemenkumham Banten Tejo Harwanto sebagai anggota Unit Pemberantasan Pungli yang baru. Penyematan lencana ini menjadi simbol komitmen mereka dalam memberantas pungli dan menghadirkan reformasi birokrasi yang lebih baik.

Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Razilu yang bertindak juga sebagai Ketua UPP Kemenkumham R.I menyampaikan “Pungli merupakan gejala sosial yang telah ada sejak lama di Indonesia dan Merupakan kebudayaan yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat luas”. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas untuk memberantas pungli secara tegas, terukur, efektif dan efisien, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku pungli itu sendiri.
Seperti yang diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Penyampaian Visi Misi Indonesia SICC di Bogor 2019 silam bahwa “Indonesia harus dapat mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya.”
Sejak terbentuk 2016 yang lalu dan 2017 dilaksanakan Rakor UPP di seluruh Unit Utama dan Wilayah, di Tahun 2023 ini telah dilaksanakan Rakor mengenai Revitalisasi dan Pengukuhan UPP, upaya ini dilakukan agar Pemberantasan Pungli dapat dilakukan secara masif dan merata.

Razilu menyampaikan pesan penting pada kegiatan ini yaitu :

1.Pengukuhan yang kita lakukan jangan hanya sebatas seremonial belaka,

2. Harus segera ditindaklanjuti,

3. Selalu memberikan edukasi,

4. Pastikan transparansi layanan,

5. Menciptakan sistem pengaduan yang baik,

6. Memberi Perlindungan terhadap pelapor,

7. Selalu Intens dalam berkoordinasi dengan UPP Pemda setempat,

8. Selalu Bekerjasama dengan Ombudsman,

9. Bersinergi dengan Pembangunan ZI dan

10. Menciptakan Role Model dengan memilih Duta Integritas.